KASUBBAG HUMAS POLRES KOTA HADIRI SOSIALISASI KARTU TANI
KOTA - Kasubbag Humas Polres Pasuruan Kota mewakili Kapolres Kota menghadiri acara Sosialisasi Kartu Tani dan Monev Ketresediaan Dan Pelayanan Saprodi yang diselenggarakan di gedung Sekertariat Daerah kabupaten Pasuruan Bagian perekonomian jalan Hayam Wuruk No.14 kota Pasuruan Senin 17/07
Hadir juga dalam acara tersebut Sekda Kabupaten, Kodim 0819 Pasuruan, Dinas Pertanian dikemukakan bahwa salah satu faktor penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi disebabkan belum adanya data kebutuhan dan penyaluran yang valid. Data tersebut mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).
“RDKK ini sempat menjadi persoalan serius dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Sebab, data yang ada pada RDKK banyak yang tidak nyambung ketika dicocokkan dengan KTP dan masih banyak petani desa yang belum terdaftar.
Oleh sebab itu, kita lakukan validasi supaya data petani dalam RDKK itu akurat,” jelasnya. Setelah data RDKK tepat maka akan segera diterbitkan Kartu Tani. Di mana, fungsi kartu tersebut untuk penebusun pupuk bersubsidi.
Dijelaskan, sebelumnya petani harus membeli pupuk dengan uang di pengecer atau kios. Setelah memiliki Kartu Tani maka harus digunakan untuk menebusnya sesuai dengan kuota yang ada dalam data dari RDKK. ”Kartu Tani baru dipakai untuk penebusan pupuk bersubsidi.
Untuk mekanismenya akan bekerjasama dengan BNI,” jelas Kasubag humas AKP. Endy Purwanto, SH menjelaskan kepada awak media usai acara. Menurutnya, Kartu Tani yang dimiliki petani hanya bisa digesek atau dipakai pada pengecer di mana mereka terdaftar untuk mendapatkan pupuk. Sehingga, petani tidak bisa membeli pupuk lewat pengecer di tempat lain, di luar lokasi yang sudah ditentukan. (end)
Hadir juga dalam acara tersebut Sekda Kabupaten, Kodim 0819 Pasuruan, Dinas Pertanian dikemukakan bahwa salah satu faktor penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi disebabkan belum adanya data kebutuhan dan penyaluran yang valid. Data tersebut mengacu pada rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK).“RDKK ini sempat menjadi persoalan serius dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Sebab, data yang ada pada RDKK banyak yang tidak nyambung ketika dicocokkan dengan KTP dan masih banyak petani desa yang belum terdaftar.
Oleh sebab itu, kita lakukan validasi supaya data petani dalam RDKK itu akurat,” jelasnya. Setelah data RDKK tepat maka akan segera diterbitkan Kartu Tani. Di mana, fungsi kartu tersebut untuk penebusun pupuk bersubsidi.
Dijelaskan, sebelumnya petani harus membeli pupuk dengan uang di pengecer atau kios. Setelah memiliki Kartu Tani maka harus digunakan untuk menebusnya sesuai dengan kuota yang ada dalam data dari RDKK. ”Kartu Tani baru dipakai untuk penebusan pupuk bersubsidi.
Untuk mekanismenya akan bekerjasama dengan BNI,” jelas Kasubag humas AKP. Endy Purwanto, SH menjelaskan kepada awak media usai acara. Menurutnya, Kartu Tani yang dimiliki petani hanya bisa digesek atau dipakai pada pengecer di mana mereka terdaftar untuk mendapatkan pupuk. Sehingga, petani tidak bisa membeli pupuk lewat pengecer di tempat lain, di luar lokasi yang sudah ditentukan. (end)
Post a Comment